Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Bentuk umum statement perulangan
1. FOR-NEXT
FOR counter = mulai TO selesai [STEP selisih] [EXIT FOR]
Statement
...
NEXT [counter]
2. NESTEED-LOOPING
FOR I = ........
Statement
...
FOR J =.........
Statement
.........
NEXT J
NEXT I
3. DO-WHILE-LOOP
DO WHILE ekspresi logika
Statement
hari yang indah untuk kita semua
Hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua yang berada di ruuangan ini
Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang orang yang kita cintai
Berbicara tentang cinta,ada beberapa orang yang tidak diragukann lagi ketulusan cintanya
Dan tidak akan pernah melepaskan cintanya untuk kita yaitu keluarga,terutama orang tua
Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini tidak terlepas dari cinta,kasih sayang
Dukungan serta bimbingan dari orang tua
Bahagiaku surga mereka,dan deritaku pilu mereka
Aku berdiri menggunakan toga ini di sebuah tapak jalan yang gelap
Pandangan ku tertuju pada dua orang dikejauhan sana
Dengan senyuman yang tak asing dimataku
Dua orang yang sangat aku hargai
Dua orang yang sangat aku hormati,aku cintai aku sayangi
Iya mereka papa dan mamaku
Dengan berjalan disertai senyuman aku berjalan menghampiri mereka
Seiring dengan langkah terlintas dibenakku
Atas apa yang telah mereka lakukan terhadap hidupku selama ini
Mama yang telah mengandungku sembilan bulan
Mama yang sudah memperjuangkan hidup matinya hingga aku lahir didunia ini
Mama juga yang telah merawatku dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang
Papa yang telah mendidikku,papa yang rela bekerja banting tulang
Ikhlas mengeluarkan keringatnya agar aku hidup
love poem
I love you
Sebuah awal yang indah untuk pendekatanku
Pertama kali ku berjumpa denganmu
Ada rasa lain dihatiku ketika kumelihat dirimu
Entah mengapa semua berbeda dalam tatapanku
Rasa yang mungkin sulit kuungkapkan saat ini
Bagai mawar yang tak berduri
Janganlah kau pergi untuk berlari
Hati ini Akan rapuh bila kau sakiti
Kuberharap semua harapan darimu benar benar ada
Hingga suatu saat ku bisa menjadi penguasa hatimu
Ketahuilah bahwa diantara hati jangan ada dusta
Sungguh dusta bila ku tak menginginkanmu
Semua yang kurasa dan kulihat bukanlah fatamorgana
Perasaanku juga tidak berada dalam senja
Mungkin diri ini tak pantas untuk kau punyai
Tapi aku punya hati yang bisa kau miliki
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Visi
Mewujudkan Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
Misi
Mewujudkan Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
Misi
- Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi
- Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
K P K
(Berdasar Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
No. PER-08/XII/2008 Tanggal Desember 2008)
No. PER-08/XII/2008 Tanggal Desember 2008)
Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
- sumber :http://www.kpk.go.id
Langganan:
Postingan (Atom)



