KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

 VISI DAN MISI

Visi
Mewujudkan Lembaga yang Mampu Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

Misi

• Pendobrak dan Pendorong Indonesia yang Bebas dari Korupsi
• Menjadi Pemimpin dan Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi

 FUNGSI DAN TUGAS

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1.     Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

2.     Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.     Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

4.     Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5.     Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1.     Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

2.     Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

3.     Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

4.     Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5.     Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


STRUKTUR ORGANISASI

K P K

(Berdasar Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
No. PER-08/XII/2008 Tanggal Desember 2008)

 UU PENDUKUNG

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK antara lain:

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK
• sumber :http://www.kpk.go.id